Category: Tax News


S-840/PJ.53/2005 PERMINTAAN PENJELASAN JASA FREIGHT FORWARDING
Contributed by Administrator
Wednesday, 14 September 2005
PERMINTAAN PENJELASAN JASA FREIGHT FORWARDING
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 7 Juli 2005 hal sebagaimana dimaksud di atas,
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
a. PT. XYZ adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang freight forwarding jalur
internasional.
b. Semua jasa yang ditagih oleh shipping line dan airline jalur internasional kepada PT XYZ
tidak dipungut PPN dan oleh karena itu PT XYZ juga tidak memungut PPN ke customer,
karena PT XYZ menganut sistem cost to cost (nilai penggantian), namun untuk jasa-jasa
lainnya termasuk jasa tambahan telah dipungut PPN.
c. Perlu diketahui bahwa sistem invoicing bukanlah lumpsum melainkan dirinci dengan
memisahkan bagian yang merupakan cost to cost untuk nilai penggantian dan bagian yang
merupakan jasa Saudara.
d. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk menghindari kesalahan Saudara
meminta penegasan apakah atas kegiatan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 19, bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
b. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
c. Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor
144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai, antara lain mengatur:
– Pasal 5, menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai. Namun jasa freight forwarding tidak termasuk jenis jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
– Pasal 5 huruf i sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 13, bahwa jasa di
bidang angkutan umum meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau,
dan di sungai yang dilakukan Pemerintah atau swasta. Dalam penjelasan Pasal 13
dijelaskan bahwa jasa angkutan udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun
demikian jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2, dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
a. Atas penyerahan jasa freight forwarding oleh PT XYZ kepada customer dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian yang diminta atau
seharusnya diminta oleh PT. XYZ sebagai pemberi jasa freight forwarding.
b. Dalam hal dokumen-dokumen pabean (berupa Faktur Pajak, invoice dan lain-lain) untuk
menagih biaya atas jasa-jasa dari shipping line, airline atau pihak ketiga dibuat langsung
Pusat Peraturan Pajak Online
http://www.rumahpajak.com Powered by Joomla! Generated: 8 June, 2011, 14:29
atas nama:
– Penerima jasa (konsumen PT. XYZ), maka biaya-biaya tersebut tidak termasuk
kedalam Dasar Pengenaan Pajak karena merupakan reimbursement; atau
– PT. XYZ dan bukan atas nama penerima jasa (konsumen PT. XYZ), maka
biaya-biaya tersebut bukan merupakan reimbursement, sehingga merupakan
bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Selanjutnya apabila terdapat perbedaan jumlah antara biaya-biaya yang dibayarkan oleh
PT. XYZ kepada shipping line, airline atau pihak ketiga dengan yang dimintakan oleh
PT XYZ kepada customer, maka selisihnya merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak.
d. Atas jasa yang diserahkan oleh shipping line atau airline dalam jalur internasional tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang:
– Jasa yang diserahkan merupakan jasa angkutan udara luar negeri dan atau jasa
angkutan umum di laut; atau
– Shipping line atau airline adalah bukan Pengusaha Kena Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
Pjs. DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
HERRY SUMARDJITO

Advertisements

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 807/PJ.53/2004

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA FREIGHT FORWARDING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 12 Desember 2001 hal PPN Terutang atas Jasa Kena
Pajak (JKP), dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. PT. ABC adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang freight forwarding, yang dalam
kegiatan operasionalnya bertindak sebagai perantara untuk melakukan eksport atau import.
b. Berkaitan dengan hal tersebut Saudara menanyakan tagihan mana saja yang dianggap
sebagai Dasar Pengenaan Pajak sehingga harus dibuat Faktur Pajaknya, mengingat ada
tagihan yang direimburse oleh perusahaan pelayaran seperti freight, THC, document fee,
D/O, cleaning container dan lift on/off container, dan ada pula tagihan yang tidak direimburse
seperti agency fee dan administrasi.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 19, bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak,
tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
b. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
c. Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144
Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
antara lain mengatur :
1) Pasal 5, menetapkan jenis-jenis kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai. Jasa freight forwarding tidak termasuk jenis jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Pasal 5 huruf i sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 13, bahwa jasa di bidang
angkutan umum meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di
sungai yang dilakukan Pemerintah atau swasta. Dalam penjelasan Pasal 13 dijelaskan
bahwa jasa angkutan udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun demikian
jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena
penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean. Termasuk dalam
pengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udara dalam negeri
yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
tersebut.

3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2, dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa :
a. Atas penyerahan jasa freight forwarding dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar
Pengenaan Pajak sebesar penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. ABC
sebagai pemberi jasa freight forwarding termasuk didalamnya biaya freight, THC, document
fee, D/O, cleaning container, lift on/off container, agency fee dan administrasi.
b. Dalam hal dokumen-dokumen untuk menagih biaya freight dan biaya lainnya dari shipping line
atau airline atau pihak ketiga dibuat langsung atas nama penerima jasa (konsumen PT ABC),
maka Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa Freight Forwarding yang dilakukan
PT ABC kepada konsumen adalah sebesar nilai yang seharusnya diminta tidak termasuk
tagihan-tagihan atas nama konsumen PT ABC.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 917/PJ.53/2003

TENTANG

PPN ATAS JASA FREIGHT FORWARDING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa Nomor tanggal 26 September 2002 hal Menanyakan Jenis Jasa Kena
Pajak dan surat nomor XXX tanggal 31 Oktober 2002 hal Menanyakan Jenis Jasa Kena Pajak, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT. ABC
sering menggunakan jasa angkutan udara ke luar negeri. Pada prakteknya maskapai penerbangan
yang digunakan PT. ABC (Garuda, Thai, Gulf Air, dll) tidak memungut PPN dan PT. ABC sebagai agen
kargo (freight forwarding) juga tidak memungut PPN dari pelanggan PT. ABC.

Sehubungan dengan hal tersebut Saudara menanyakan:
a. Apakah atas jasa angkutan udara ke luar negeri yang digunakan oleh PT. ABC dalam rangka
kegiatan usahanya dikenakan PPN?
b. Meminta penjelasan detail peraturan perpajakannya.
c. Apakah jasa pengiriman barang atau jasa freight forwarding atas pesanan pihak asing dan
dibayar oleh pihak asing tersebut termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai atau tidak?

2. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur antara lain:
a. Pasal 1 angka 6, bahwa Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan
barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan yang
dikenakan Pajak berdasarkan Undang-undang ini.
b. Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
c. Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
d. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan antara lain atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
e. Pasal 4A ayat (3) huruf i, bahwa jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air termasuk
jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
f. Pasal 4A ayat 3 huruf i, bahwa jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai, mengatur:
a. Pasal 5, bahwa kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Jasa
pengiriman atau jasa freight forwarding tidak termasuk jasa yang dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Pasal 5 huruf i, bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
c. Pasal 13, bahwa jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di
sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta. Di dalam memori penjelasannya
dijelaskan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai, sedangkan jasa angkutan udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian
jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena
penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean. Termasuk dalam pengertian jasa
angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.

4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2003, diatur bahwa terdapat kelompok Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Jasa pengiriman atau jasa freight forwarding
tidak termasuk dalam kelompok jasa yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 serta memperhatikan surat
Saudara pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam kasus Saudara adalah jasa yang dilakukan oleh Garuda, Thai, Gulf Air, dan lain-lain
kepada PT. ABC dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean adalah jasa angkutan
udara yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Jasa freight forwarding yang diberikan PT. ABC kepada pihak asing merupakan penyerahan
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa freight forwarding sebagaimana dimaksud
dalam butir b adalah sebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang
diminta oleh PT. ABC kepada pelanggan atau penerima jasa.
d. Apabila di dalam penggantian sebagaimana dimaksud dalam butir c terdapat suatu jumlah
yang ditagih oleh PT. ABC yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya langsung
atas nama pelanggan atau penerima jasa maka jumlah tersebut bukan merupakan
penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, karena dianggap sebagai reimbursment.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN & PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA

Daftar Aturan Pajak Baru

Jakarta – 1. Restitusi merupakan hak Wajib Pajak. Banyak kondisi kenapa restitusi terjadi. Salah satunya adalah atas pajak yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Bagi WNA yang berbelanja di Toko Retail, akan mendapat Faktur Pajak Khusus yang berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian PPN yang nanti dapat dicairkan melalui Unit Pelaksana Restitusi PPN di Bandar Udara. Syaratnya nilai restitusi PPNnya minimal Rp.500rb dan pembelian tersebut dilakukan minimal 1 bulan sebelum keberangkatan. Pembayaran pengembalian PPN dilakukan secara langsung ke rekening Orang Pribadi ybs atau dibayarkan secara tunai, maksimal Rp.5 jt. (Peraturan Menteri Keuangan No. 18/ PMK.03/2011 tanggal 24 Januari 2011 Jo Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2010)

2. Restitusi pajak atau kelebihan pembayaran PPh, PPN dan PPnBM akan dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah dikurangkan dengan utang pajak. Contoh SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) Rp.10 milyar, tetapi punya utang pajak di DJP sebesar Rp. 8 milyar maka yang diterima nanti hanya sebesar Rp.2 milyar saja. Kelebihan Rp.2 milyar tersebut paling lambat diterima dalam jangka satu bulan sejak SKPLB diterbitkan. Atau dapat diperhitungkan dengan pajak yang AKAN terutang atau dengan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain. (Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2011 tanggal 24 Januari 2011)

3. Bagaimana jika SKPLB anda terlambat diterbitkan? Seharusnya SKPLB diterbitkan oleh DJP paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, jika tidak maka permohonan restitusi WP dianggap diterima dan SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah jangka waktu berakhir. Jika setelah itupun, SKPLB masih belum diterbitkan juga, jangan khawatir. Karena WP berhak menikmati imbalan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan penerbitan SKPLB, sampai dengan diterbitkannya SKPLB. Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.03/2011 tanggal 19 januari 2011)

4. Restitusi PBB dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB dari Wajib Pajak. Dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala KPP Pratama tempat Objek Pajak terdaftar, akan menerbitkan: SKKP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran) PBB apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB terutang; SPb apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB terutang; atau SKP PBB apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB terutang. Tetapi jika setelah 12 bulan tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKKP PBB diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. (Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2011 tanggal 24 Januari 2011)

5. Perusahaan yang menjual hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor kemudian dijual ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), maka perusahaan tersebut berkewajiban tidak hanya membayar PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga jual. Tetapi juga wajib memungut PPN dan PPnBM dari penjualan barang tersebut. (Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.011/2011 tanggal 24 Januari 2011)

6. Hati-hati, SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy) oleh PKP yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik (e-SPT) sesuai peraturan perundangan-undangan perpajakan, maka SPTnya dianggap tidak lengkap. (Peraturan Dirjen Pajak No.PER-2/PJ./2011 tanggal 11 Januari 2011)

7. Kabar baik bagi para importir film. Ada 2 syarat agar pembelian film impor tidak termasuk pembayaran royalti, sehingga tidak terutang PPh Pasal 26. Yaitu: Apabila atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian film impor : 1. seluruh hak cipta (termasuk hak edar di negara lain) telah berpindah tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari; atau 2. diberikan hak menggunakan hak cipta tanpa hak untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya, maka atas penghasilan yang dibayar ke luar negeri tersebut tidak termasuk dalam pengertian royalti yang akan dipotong PPh Pasal 26. (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-3/PJ/2011 tanggal 10 Januari 2011)

8. PINTAR itu mampu menghimpun seluruh sistem informasi dan data terkait dengan wajib pajak baik badan maupun perorangan secara nasional sekaligus menganalisis kepatuhan wajib pajak; PINTAR itu menciptakan transparansi administrasi perpajakan, termasuk koneksi dengan sistem administrasi lembaga lain seperti Bea dan Cukai. Dan menurunkan risiko penggelapan pajak karena terjaminnya transparansi. PINTAR itu Project for Indonesian Tax Administration System merupakan suatu program penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan guna mendukung reformasi DJP sehingga memaksimalkan efisiensi sumber daya dan meningkatkan kinerja pegawai. DJP pun membentuk kelompok kerja untuk menggunakannya, yang efektif per tanggal 1 Januari 2011. (Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-7/PJ./2011 tanggal 11 Jauari 2011)

9. DJP tidak superpower lagi, kewenangannya mulai di bagi-bagi, seperti merumuskan kebijakan perpajakan, yang biasanya dilakukan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan di DJP kini harus melibatkan juga Badan Kebijakan Fiskal dari DEPKEU. Untuk bersama-sama merumuskan rekomendasi kebijakan perpajakan yang berdampak terhadap penerimaan Negara. (Keputusan Menteri Keuangan No.9/KMK.01/2010 tanggal 10 Januari 2011)

10. Bagi oknum pejabat pajak yang telah menyalahgunakan kewenangannya akan dikenakan  sanksi indisiplioner. KISDA sebagai unit pengawasan internal, setelah menerima laporan pelanggaran disiplin akan melakukan investigasi dan memberikan pertimbangan hukum kepada pebajat ybs. Jadi jangan ragu-ragu untuk melaporkan petugas pajak yang telah melakukan pemerasan, menerima pembayaran atau melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum, kepada KISDA. (Keputusan Menteri Keuangan No.10/KMK.03/2011 tanggal 10 Januari 2011).

Divisi Riset PB Taxand

Jakarta – Sejumlah wajib pajak yang hendak mematuhi kewajibannya dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di lokasi drop box di pusat perbelanjaan Senayan City (Sency) kecewa. Lokasi drop box tutup lebih cepat 1 jam karena kehabisan kertas tanda serah terima.

Seperti disampaikan Puteri yang hendak menyerahkan SPT Pajaknya di drop box lantai 6, Sency, Selasa (29/3/2011) pada pukul 16.00 WIB. Sampai di lokasi, Puteri sudah mendapati meja petugas dibereskan dan berkas-berkas sudah dimasukkan ke kardus.

Menurut petugas drop box yang berasal dari kantor pajak Kalibata, gerai drop box ditutup lebih cepat karena 1.000 kertas penerimaan ‘jatah’ hari itu habis. Padahal mestinya lokasi drop box buka jam 11.00-17.00 WIB.

“Katanya tutup karena kertas tanda terima habis. Kata petugasnya ada borongan yang nyerahin SPT tadi,” ungkap Puteri yang juga seorang karyawan di sebuah perusahaan di kawasan Jakarta Selatan ini.

Puteri dan sekitar 10 orang yang batal menyerahkan SPT di drop box tersebut akhirnya pulang. Puteri yang memperkirakan besok kantor pajak akan dipenuhi wajib pajak yang menyerahkan SPT akhirnya memilih untuk mengirimkannya via pos.

“Saya mau kirim via pos saja. Tadi akhirnya saya cuma minta dicek sama mbak-mbak petugasnya,” ujar Puteri dengan kecewa.

Seperti diketahui, batas pengiriman SPT Pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah pada 31 Maret 2011. Bagi wajib pajak yang terlambat menyerahkan SPT Pajak akan dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu. Selain via drop box, pengiriman bisa dilakukan ke kantor pajak atau via pos ke KPP masing-masing wajib pajak.

Ditjen Pajak telah membuka sejumlah drop box untuk memudahkan wajib pajak orang pribadi menyerahkan SPT Pajaknya. Drop box tersebut tersebut di sejumlah pusat perbelanjaan dan perkantoran.

%d bloggers like this: