Category: Bali Cargo Trucking


BNN Bali Sweeping Sejumlah Cargo Barang

Bali Cargo ; Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Bali dan Kepolisian Daerah Bali, mensweeping sejumlah kargo barang yang dicurigai sebagai tempat pengiriman narkoba antar-provinsi, Senin (27/6). Sweeping dilakukan terkait pascakerusuhan di dalam Lembaga Pemasyrakatan Kerobokan, Denpasar, Bali, Sabtu lalu.

Dalam sweeping kargo barang, petugas BNN dan kepolisian, mengerahkan anjing pelacak narkoba. Sejumlah barang yang akan dikirim maupun yang datang diperiksa petugas. Petugas juga membuka isi kardus dan karung paket yang dicurigai untuk memastikan tidak adanya narkoba.

Kepala Bidang Penegakan Hukum BNN Bali Agung Wiradarma, mengatakan, penyelundupan narkoba melalui udara begitu marak dan sudah banyak pelaku yang ditangkap. Disinyalir karena kesulitan melalui udara, penyelundupan narkoba beralih melalui laut atau darat.

BNN melakukan sweeping berkaitan dengan ditemukannya tiga napi di Lapas Kerobokan, yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba setelah tes urin. Petugas BNN sempat diserang para napi, saat mencari target di Lapas Kerobokan, yang memicu kerusuhan di dalam lapas tersebut.(RIZ)

sumber : metrotv

Advertisements

Sebuah truk container terbalik akibat kecelakaan dengan sebuah taxi di Jalan tol Tomang arah Tangerang. Kejadian ini menimbulkan kemacetan yang cukup parah di tol dari Tomang menuju Tangerang maupun arah sebaliknya.

“Telah terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah truk container dengan sebuah taxi. Terjadi kemacetan namun belum ada pengalihan arus jalan, karena sampai saat ini masih bisa dilalui oleh kendaraan,” ujar petugas TMC Polda Metro Jaya Briptu Agus ketika dihubungi oleh detikcom, Sabtu (4/6/2011).

Container yang terbalik itu saat ini masih dalam penanganan petugas dari Jasa Marga dan Patroli Jalan Raya (PJR). Evakuasi tersebut masih menunggu datangnya alat berat dari Jagorawi karena kontainer dalam posisi melintang.

“Evakuasi belum bisa dilakukan, karena harus menggunakan alat berat, dan itu masih dalam perjalanan dari Jagorawi,” imbuhnya.

Petugas saat ini sudah berada di lokasi namun belum bisa berbuat banyak karena menunggu alat berat. Belum diketahui penyebab pasti dari kecelakaan ini.

“Laporan korban jiwa belum dapat informasi,” imbuhnya.

(her/her)

Bali Cargo – Pengaturan kendaraan berat (truk dan kontainer) masuk ke tol dalam kota dan di jalan wilayah Bogor dan Tangsel akan membawa dampak buruk bagi ekonomi, khususnya konsumen kelas menengah ke bawah. Masyarakat akan terbebani logistic fee yang bertambah sehingga harga barang melonjak tinggi.

“Konsumen terbebani logistic fee akibat berputarnya truk karena dilarang masuk tol dalam kota dan daerah-daerah lain. Sehingga masyarakat harus membayar lebih, kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah,” kata Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi pada detikcom, Rabu (25/5/2011).

Hal yang sama juga berdampak bagi pengusaha yang akan mendistribusikan barangnya. Biaya operasional seperti bahan bakar dan biaya tol melonjak.

“Tak hanya masyarakat, pengusaha juga merugi. Operasionalnya naik, biaya tol tambah, bahan bakar juga butuh lebih banyak karena truk harus berputar lebih jauh,” ujarnya.

Kebijakan pelarangan truk dan angkutan berat dinilai hanya memanjakan kendaraan pribadi saja. Truk dan angkutan berat dianggap menjadi sumber kemacetan padahal menurut Tulus, keberadaan kendaraan pribadi jauh lebih banyak ketimbang truk dan angkutan berat.

“Saya lebih setuju pembatasan dilakukan oleh pemilik kendaraan pribadi dan truk, dua-duanya. Jangan hanya truk saja, perlu diingat kendaraan pribadi justru menjadi biang macet,” tegasnya.

Selama pelaksanaan KTT ASEAN ke-18 di JCC, kendaraan berat seperti truk dan kontainer dibatasi jam operasionalnya. Mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB kendaraan berat dilarang masuk tol dalam kota dari Cawang sampai Tomang, begitu juga sebaliknya. Kendaraan berat yang melintas di tol dalam kota akan mulai dialihkan di Cawang dan Tomang.

Seusai KTT ASEAN ke-18, penutupan tol bagi truk dan kendaraat berat lain dilanjutkan hingga 10 Juni 2011. Hal ini sekaligus uji coba rencana kebijakan pembatasan jam operasional angkutan berat yang belum terealisasi.

Akibat kebijakan ini, kendaraan berat memilih berjalan memutar ke Serpong dan Bogor. Pemerintahan kedua wilayah itu keberatan karena hal itu membuat macet beralih ke wilayah mereka dan membuat jalan cepat rusak. Pemerintah Bogor mulai 1 Juni akan membatasi tonase truk yang lewat wilayahnya. Sedang Tangsel membatasi jam operasi truk yang boleh lewat di Jl Raya Serpong.

Pembatasan dan pengalihan arus kendaraan angkutan berat memicu pro dan kontra. Yang mendukung karena terhindar dari kemacetan. Sedangkan yang menolak, karena terkena imbas macet dan mesti berkendara lebih jauh dibandingkan sebelumnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya memberlakukan pembatasan dan pengalihan angkutan berat dari pukul 22.00-05.00 sejak 10 April 2011 lalu selama 1 bulan. Alasannya karena efektif menekan kemacetan.

Humas PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Hambar Wiyadi, mengatakan dampak kebijakan Pemprov DKI tersebut justru akan merugikan masyarakat. Distribusi barang di Pelabuhan Tanjung Priok terganggu.

Truk atau kontainer dari atau menuju Tanjung Priok harus melalui jalan yang jauh karena tidak melalui tol dalam kota. Otomatis, ongkos logistik membengkak dengan membayar tarif tol lingkar luar atau JORR.

“Pembatasan sangat mengganggu distribusi karena ini angkutan langsung. Akan ada tambahan ongkos logistik,” ujarnya kepada INILAH.COM, Jumat (13/5/2011).

Untuk itu, pihaknya berharap Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan pembatasan dan pengalihan angkutan berat ini. “Intinya akan mengganggu distribusi. Hasil kajian Pelindo sudah kita sampaikan,” katanya.

Bali Cargo – 4 Kargo Udara Keluar dari Larangan Terbang

Dikeluarkannya keempat perusahaan itu merupakan hasil negosiasi Kementerian Perhubungan.

Empat perusahaan penerbangan kargo Indonesia dikeluarkan dari daftar larangan terbang Uni Eropa. Dikeluarkannya keempat perusahaan itu merupakan hasil negosiasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan dengan Otoritas Penerbangan Sipil Uni Eropa.

Dalam daftar terbaru yang dikeluarkan Otoritas Penerbangan Sipil Uni Eropa, pada 20 April 2011 disebutkan bahwa empat perusahaan penerbangan Indonesia yaitu PT Cardig, PT Air Maleo, Asia Link, dan Republik Express sudah tidak tercantum lagi dalam daftar perusahaan penerbangan yang dilarang terbang.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan, menjelaskan, sebelum masa sidang April 2011, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah melakukan negosiasi terkait upaya mengeluarkan perusahaan penerbangan nasional Indonesia dari daftar larangan terbang Uni Eropa.

Dalam negosiasi tersebut Pemerintah Indonesia meminta agar empat perusahaan tersebut dikeluarkan dari daftar larangan terbang Uni Eropa.

“Alasannya, perusahan tersebut tidak mempunyai kepentingan dengan Uni Eropa, tidak beroperasi ke dan di wilayah udara Uni Eropa serta tidak mengangkut kargo yang terkait dengan Eropa,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, di Jakarta, Kamis, 21 April 2011.

Ia menegaskan, dikeluarkannya empat perusahaan itu dari daftar larangan terbang Uni Eropa bukan berarti perusahaan tersebut secara otomatis telah memenuhi standar keselamatan penerbangan Uni Eropa.

Berdasarkan daftar terbaru Otoritas Penerbangan Sipil Uni Eropa, sudah 10 perusahaan penerbangan nasional yang dikeluarkan dari daftar larangan terbang Uni Eropa yaitu Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antabenua, Indonesia Air Asia, dan Metro Batavia. Larangan terbang maskapai itu dicabut karena telah memenuhi standar keselamatan Uni Eropa.

Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk mengeluarkan perusahaan penerbangan nasional Indonesia dari daftar larangan terbang Uni Eropa. Hal itu baik melalui mekanisme pemenuhan standar keselamatan penerbangan Uni Eropa maupun melalui langkah-langkah negosiasi terkait dengan alasan lain seperti yang digunakan empat perusahaan itu.

Pemerintah Indonesia selanjutnya akan mempersiapkan perusahaan penerbangan yang hendak dikeluarkan dari daftar larangan terbang pada Sidang Komisi Uni Eropa pada Juni 2011. (art)

%d bloggers like this: