Gara-gara penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas sejak 1 Juli lalu, membuat para pengusaha trucking melakukan aksi mogok. Pasalnya, trucking yang mengangkut barang sebanyak 32 ton harus dikurangi tonasenya menjadi 12 ton per truck.

Menurut Ketua Forum Pengusaha Angkutan trucking F Akbar, mereka meminta pada pemerintah kenaikan 50 persen dari yang ditetapkan.

“Akibat pemberlakukan UU tersebut kami rugi untuk mengangkut barang ke Sumatera Barat,” katanya kepada okezone, Selasa (12/7/2011)

Sehingga kata Akbar, untuk sementara ini kami hentikan operasi angkutan mengangkut barang ke Padang. “Yang tergabung dalam forum ini ada 100 orang pengusaha baik di Kota Padang sendiri maupun di luarnya,” ujarnya.

Sementara jumlah trucking mencapai ribuan unit, truck yang melakukan aksi mogok tersebut mereka parkirkan di sepanjang jalan By Pass dan di daerah Lubuk Selasih. “Ada lima kilometer (km) panjanganya truck yang parkir ini, kita masih menunggu hasil negosiasi ketua Organda dengan pemerintah,” katanya.

Ketua Forum Pengusaha Angkutan trucking Sumatera Barat Budi Syukur mengatakan jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka maka pasokan ke Padang tidak akan ada. “Kalau aksi ini dilakukan lima jam, di mana semua trucking berhenti memasok barang, maka Padang akan kehabisan barang logisitics,” ungkapnya.

Lanjut Budi, trucking yang melakukan aksi mogok ini umumnya mengangkut semen, BBM, CPO, dan kebutuhan pokok ikut melakukan aksi mogok. “Ini sangat fatal akibatnya, contohnya saja kalau mobil pengangkut BBM saja mogok selama lima jam maka pasokan minyak ke Padang dan seluruh Sumatera Barat akan lumpuh,” ungkapnya.

Kata Budi, akibat penertiban yang dilakukan pemerintah membuat para pengusaha truck ini menaikkan harga pengangkutan biasanya tarif Rp490 per ton, naik menjadi Rp1.016 per ton. “Itu guna menutupi biaya operasi, tapi setelah kembali dihitung ternyata itu masih rugi, ditambah lagi tilang yang dilakukan Dinas Perhubungan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Akmal mengatakan pemberlakukan tonase ini untuk menjaga kerusakan jalan. “Banyak truck yang melebih tonase mengangkut barang mengakibat ruas jalan di Sumatera Barat ini banyak yang rusak. Melihat kondisi ini bapak gubernur mengeluarkan surat edaran dengan UU lalu lintas,” terang Akmal.

Dalam surat edaran gubernur Sumbar, penertiban tonase truck diberlakukan sejak 1 Juli 2011, di mana batas maksimal muatan dan JBI (jumlah berat yang diizinkan) di jalan-jalan di Sumbar ada tiga kategori.

Pertama, kendaraan engkel yang muatan kendaraannya 4.650 kg, Jumlah Berat Izin (JBI) kendaraannya hanya 8.250 kg. Kedua, kendaraan engkel dengan muatan kendaraan 7.150 kilogram (kg), JBI-nya hanya 13.300 kg. Ketiga, kendaraan tronton dengan muatan kendaraan sebesar 12 ribu kg, JBI-nya 20.950 kg.

Sejak 1 Juli hingga 3 Juli 2011 razia yang telah dilakukan Dishub Sumbar sudah menilang 1.190 truck yang melebih tonase. “Surat tilang paling banyak dikeluarkan pada truck pengangkut batu bara dan CPO yang melebihi batas maksimal tonase yang telah ditetapkan dan diberlakukan sejak tiga hari lalu,” kata Akmal.

Sebanyak 1.190 surat tilang yang dikeluarkan oleh Dishub pada truck yang melebihi tonase daerah yang paling banyak didapati pelanggaran adalah yang lewat di Jembatan Timbangan Oto (JTO) Lubuk Selasih, Kabupaten Solok, dan JTO Sungai Lansek, Kabupaten Sijunjung. Surat tilang yang dikeluarkan dishub tersebut juga diikuti dengan menyita buku uji kendaraan bermotor (uji Keur) trucking tersebut.