S-840/PJ.53/2005 PERMINTAAN PENJELASAN JASA FREIGHT FORWARDING
Contributed by Administrator
Wednesday, 14 September 2005
PERMINTAAN PENJELASAN JASA FREIGHT FORWARDING
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 7 Juli 2005 hal sebagaimana dimaksud di atas,
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
a. PT. XYZ adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang freight forwarding jalur
internasional.
b. Semua jasa yang ditagih oleh shipping line dan airline jalur internasional kepada PT XYZ
tidak dipungut PPN dan oleh karena itu PT XYZ juga tidak memungut PPN ke customer,
karena PT XYZ menganut sistem cost to cost (nilai penggantian), namun untuk jasa-jasa
lainnya termasuk jasa tambahan telah dipungut PPN.
c. Perlu diketahui bahwa sistem invoicing bukanlah lumpsum melainkan dirinci dengan
memisahkan bagian yang merupakan cost to cost untuk nilai penggantian dan bagian yang
merupakan jasa Saudara.
d. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk menghindari kesalahan Saudara
meminta penegasan apakah atas kegiatan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 19, bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
b. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
c. Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor
144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai, antara lain mengatur:
– Pasal 5, menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai. Namun jasa freight forwarding tidak termasuk jenis jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
– Pasal 5 huruf i sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 13, bahwa jasa di
bidang angkutan umum meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau,
dan di sungai yang dilakukan Pemerintah atau swasta. Dalam penjelasan Pasal 13
dijelaskan bahwa jasa angkutan udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun
demikian jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2, dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
a. Atas penyerahan jasa freight forwarding oleh PT XYZ kepada customer dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian yang diminta atau
seharusnya diminta oleh PT. XYZ sebagai pemberi jasa freight forwarding.
b. Dalam hal dokumen-dokumen pabean (berupa Faktur Pajak, invoice dan lain-lain) untuk
menagih biaya atas jasa-jasa dari shipping line, airline atau pihak ketiga dibuat langsung
Pusat Peraturan Pajak Online
http://www.rumahpajak.com Powered by Joomla! Generated: 8 June, 2011, 14:29
atas nama:
– Penerima jasa (konsumen PT. XYZ), maka biaya-biaya tersebut tidak termasuk
kedalam Dasar Pengenaan Pajak karena merupakan reimbursement; atau
– PT. XYZ dan bukan atas nama penerima jasa (konsumen PT. XYZ), maka
biaya-biaya tersebut bukan merupakan reimbursement, sehingga merupakan
bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Selanjutnya apabila terdapat perbedaan jumlah antara biaya-biaya yang dibayarkan oleh
PT. XYZ kepada shipping line, airline atau pihak ketiga dengan yang dimintakan oleh
PT XYZ kepada customer, maka selisihnya merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak.
d. Atas jasa yang diserahkan oleh shipping line atau airline dalam jalur internasional tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang:
– Jasa yang diserahkan merupakan jasa angkutan udara luar negeri dan atau jasa
angkutan umum di laut; atau
– Shipping line atau airline adalah bukan Pengusaha Kena Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
Pjs. DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
HERRY SUMARDJITO