Pembatasan dan pengalihan arus kendaraan angkutan berat memicu pro dan kontra. Yang mendukung karena terhindar dari kemacetan. Sedangkan yang menolak, karena terkena imbas macet dan mesti berkendara lebih jauh dibandingkan sebelumnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya memberlakukan pembatasan dan pengalihan angkutan berat dari pukul 22.00-05.00 sejak 10 April 2011 lalu selama 1 bulan. Alasannya karena efektif menekan kemacetan.

Humas PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Hambar Wiyadi, mengatakan dampak kebijakan Pemprov DKI tersebut justru akan merugikan masyarakat. Distribusi barang di Pelabuhan Tanjung Priok terganggu.

Truk atau kontainer dari atau menuju Tanjung Priok harus melalui jalan yang jauh karena tidak melalui tol dalam kota. Otomatis, ongkos logistik membengkak dengan membayar tarif tol lingkar luar atau JORR.

“Pembatasan sangat mengganggu distribusi karena ini angkutan langsung. Akan ada tambahan ongkos logistik,” ujarnya kepada INILAH.COM, Jumat (13/5/2011).

Untuk itu, pihaknya berharap Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan pembatasan dan pengalihan angkutan berat ini. “Intinya akan mengganggu distribusi. Hasil kajian Pelindo sudah kita sampaikan,” katanya.