Belum jelasnya pemberlakukan jam operasional untuk kendaraan berat atau truk membuat kemacetan di ruas jalan tol maupun jalan protokol di Jakarta belum dapat dikurangi. Banyak hambatan yang terjadi karena lalulintas harus bercampur dengan kendaraan berat saat jam sibuk.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjelaskan, sampai saat ini, surat Gubernur DKI Jakarta yang dikirimkan kepada kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Darat dan Kementerian Pekerjaan Umum belum juga ditanggapi. Akibatnya,  pemberlakukan larangan operasional  kendaraan berat saat  jam kerja belum dapat direalisasikan.

“Intinya Pemrov DKI minta diberlakukan lalu lintas khususnya kendaraan peti kemas, dan kendaraan berat lainnya pada pukul 22.00-06.00 WIB,” katanya kepada VIVAnews.com.

Pristono menjelaskan, pihak yang sampai saat ini belum mau mematuhi aturan operasional tersebut adalah Pelindo. “Katanya Pelindo masih menolak pemberlakukan jam malam itu,” ujarnya.

Ditambahkan Pristono, tidak tertibnya kendaraan berat yang beroperasi pada jam kerja, mengakibatkan nilai kerugian yang sangat besar. Sebab kualitas jalan layang makin menurun karena harus menyanggah kendaraan yang besar dan lebar di waktu jam sibuk.

Pristono mencontohkan, arah jalan layang di kawasan timur Jakarta. Jalan tolnya sudah dipenuhi kendaraan peti kemas dan badannya besar lebar panjang. Sangat menggangu lalulintas. Sebab, kendaraan besar itu pasti memakai badan jalan hampir 30 persen per harinya.

“Dia juga mengganggu jalan lain. Sebab itu alangkah indahnya jika mereka operasinya di malam hari,” katanya.

Pristono mengatakan, alasan Pelindo belum mau sistem pembatasan jam operasional kendaraan berat karena faktor ekonomi. Pelindo, kata Pristono, masih memikirkan kepentingan ekonomi yang akan ditanggung bila truk dibatasi waktu operasinya.

“Mungkin dia ada alasan ekonomi sendiri, tapi kan kerugian ekonomi secara makro harus dipikirkan juga. Lagi pula kami bukan melarang tetapi mengatur sebaiknya diberlakukan jam malam saja,” katanya.

Seharusnya, pemberlakuan jam operasional dimulai 1 April 2011. Karena PT Pelindo belum menyetujui usulan tersebut, maka pemerintah, Pemprov DKI Jakarta dan PT Pelindo kembali membahasnya.