JAKARTA – Ditjen Bea dan Cukai mengakui jika banyak masyarakat pelayanan yang diberikan Bea dan Cukai masih lamban, sehingga banyak orang yang tidak puas dengan keadaan tersebut.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono menjelaskan selama ini banyak orang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bea dan Cukai.

Untuk itu, Ditjen Bea dan Cukai mencoba untuk menyelelsaikannya, misalnya dengan pengoperasian pelayanan satu pintu Indonesia nasional single window (INSW) namun masih terkendala dengan berbagai macam masalah.

Karenanya, dia menjelaskan, saat ini Bea dan Cukai sedang mencoba mengembangkan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT). Namun hingga saat ini, baru satu KPPT yang sudah beroperasi dan dijalankan oleh swasta.

“Sekarang kita coba dengan KPPT. Dengan KPPT pengurusan izin lebih mudah, cepat dan akurat,” ungkapnya kala ditemui di Kantor Pelayanan Umum (KPU) Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (29/3/2011).

KPPT lanjut dia, berfungsi untuk memperlancar dan mempercepat proses pengurusan izin terkait ekspor dan impor barang. Selain memang infrastruktur pelabuhan harus dibenahi. Pembenahan infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Priok lanjut dia, masih sulit  dilakukan jika masing-masing instansi masih berkutat dengan kepentingan masing-masing.

“Sekarang kita mulai benahi itu, pembenahan tidak boleh sepotong-sepotong. Untuk itu kita libatkan swasta dengan membentuk KPPT,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Seksi Manifes KPPBC Tipe Madya Richard mengatakan, dengan KPPT nantinya semua urusan surat menyurat akan sangat cepat bisa diselesaikan. Sehingga barang-barang tidak akan menumpuk di pelabuhan.

“Intinya jika swasta bekerjasama KPPT ini bisa berjalan dan memudahkan pelayanan,” tandasnya.(wdi)