Jakarta – Badan Pusat Perfilman Nasional (BP2N) menyanggah pernyataan bahwa pengenaan bea masuk impor film asing di Indonesia terlalu tinggi.

Wakil Ketua BP2N Rudi S Sanyoto mengungkapkan, selama ini beban pajak film dalam negeri bisa mencapai sepersepuluh kali bea produksi film tersebut.

“Kalau film nasional Rp5 miliar, pajak sudah Rp500 juta. Film Hollywood produksi Rp3 triliun, datang ke sini hanya bayar Rp2 juta per kopi. Hanya sekitar Rp100 juta,” ungkapnya di kantor Kementrian Keuangan, Senin malam kemarin.

Dalam artikel yang ditulis oleh Noorca Massardi (budayawan asal Subang Jabar) menilai di bagian dunia manapun tidak ada negara yang mengenakan pajak besar atas film impor. Hal tersebut dilontarkannya usai Ditjen Bea Cukai mengeluarkan ketentuan masuknya perhitungan royalti dalam bea masuk impor film asing.

Dengan anggapan itu, Rudi pun memberi contoh penerapan pajak film asing di Thailand. Di Thailand, bea masuk pakai US$1 per meter dan 1 kopi bisa US$30 juta. “Kalau 50 kopi, harus bayar 1,5 miliar, belum termasuk PPN dan PPh. Ketika diterapkan, film-film impor yang tidak besar kan berkurang scara otomatis. Bisa jadi peluang film nasional. Di Indonesia, ada 9 provinsi yang tidak ada bioskop. Di Thailand, ada 200 bioskop, dengan film impor 80 judul, nasional 55 judul,” paparnya.

Dengan demikian, ia pun sepakat dengan sikap pemerintah khususnya Ditjen Bea Cukai yang memasukkan royalti dalam perhitungan bea masuk impor film asing ke Indonesia dan diharapkan dapat menyehatkan perfilman nasional.

“Dengan keputusan ini, merupakan titik utama untuk pengembangan film nasional. Selama ini beban pajak film dalam negeri bisa 10 kali film nasional. Ketika film dalam negeri 80 judul, impor 200 judul. Impor lebih murah dan menjanjikan. Kami harap ada persaingan sehat,” tandasnya. [hid]