Hasil Pertemuan antara GAFEKSI/INFA dengan Dirjen Bea Cukai hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2007

Bali Cargo – Dengan ini diberitahukan bahwa GAFEKSI/INFA telah diterima oleh Dirjen Bea dan Cukai pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2007, jam 07.00 WIB, sehubungan dengan surat DPP GAFEKSI/INFA kepada Menteri Keuangan No. 109/DPP-GAFIN/X/2007 tertanggal 09 Oktober 2007 perihal Permohonan Penundaan Pemberlakuan Nomor Pokok PPJK berdasarkan Pasal 14 ayat 2 PerMenkeu No.65/PMK.04/tahun 2007.

Berdasarkan hasil pertemuan diatas, kita memperoleh kabar gembira bahwa pada prinsipnya permohonan GAFEKSI/INFA kepada Ibu Menteri Keuangan telah diakomodir dan ditindaklanjuti dengan baik oleh Dirjen Bea dan Cukai dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

  1. Bagi anggota yang telah mengajukan permohonan registrasi online sampai dengan tanggal 17 Oktober 2007 yang masih dalam proses penelitian lapagan atau proses evaluasi di Kantor Pusat Bea dan Cukai, diijinkan mengajukan Nomor PPJK hingga tanggal 31 Desember 2007 dengan menyertakan Jaminan Tertulis yang masih berlaku, apabila kadaluarsa harus diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2007.
  2. Dalam kurun waktu transisi ini, proses registrasi tetap berjalan sehingga perolehan Nomor Pokok PPJK yang baru bagi seluruh pemohon bisa diselesaikan sesegera mungkin.
  3. Apabila Jaminan Tertulis yang lama telah memperoleh Nomor Pokok PPJK yang baru, maka harus memberikan Jaminan dari Asuransi.
  4. Diumpayakan bahwa seliruh anggota yang ditolak dapat mengajukan lagi permohonannya setelah menerima pembinaan dari GAFEKSI/INFA dan Bea dan Cukai selama masa transisi. Untuk itu diminta mendaftar secepatnya untuk melakukan pelatihan di DPW masing-masing.
  5. Karena Nomor Pokok PPJK berlaku nasional, bagi anggota yang melakukan kegiatan di daerah, diharapkan melaporkan kegiatan mereka kepada Kantor Pelayanan setempat untuk mempercepat proses aktivasi nomor pokok PPJK.
  6. Bilamana masih dihadapi kendala-kendala pemblokiran sehubungan dengan proses registrasi online, silakan menghubungi Ketua Tim Registrasi Bea dan Cukai yaitu Bapak Ariohadi di nomor telepon 08157775775.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 

Lampiran 1:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Tgl : 24 Oktober 2007
Hal : Pelayanan PPJK yang belum memiliki Nomor Pokok PPJK baru
Yth : Kepala Kantor Pelayanan Umum
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan masih banyaknya Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabenanan (PPJK) yang belum mendapatkan Nomor Pokok PPJK yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.04/2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-22/BC/2007, dengan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut:

  1. PPJK yang dapat dilayani kegiatan kepabeanannya (baik impor maupun ekspor) adalah PPJK yang telah memiliki Nomor Pokok PPJK yang baru dan telah menyerahkan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-22/BC/2007.
  2. Dalam hal PPJK belum memiliki Nomor Pokok PPJK yang baru, tetapi registrasi telah dilakukan paling lambat pada 17 Oktober 2007 dan registrasi:
    1. belum mendapat keputusan, atau
    2. telah mendapat keputusan ditolak selain alasan existence dan/atau responsibility.

    Maka PPJK dapat dilayani kegiatan kepabeanannya dengan menggunakan Nomor Pokok PPJK yang lama sampai dengan 31 Desember 2007 dan menyesuaikan jangka waktu jaminan sesuai ketentuan yang lama.

  3. Terhadap PPJK dengan Nomor Pokok PPJK lama yang:
    1. tidak melakukan registrasi sampai dengan tanggal 17 Oktober 2007, atau
    2. telah melakukan registrasi sampai dengan tanggal 17 Oktober 2007 dengan keputusan ditolak karena alasan existence dan responsibility;

    tidak dapat dilayani kegiatan kepabeanannya, dan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baru untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

  4. Data PPJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 huruf  b dapat diketahui dengan cara mengakses intranet DJBC di alamat:
    1. http://192.168.207.25/ppjk/jaminan/index.php (untuk KPU/KPPBC yang terhubung jaringan dengan Kantor Pusat DJBC); atau
    2. http://192.168.206.25/ppjk/jaminan/index.php (untuk KPU/KPPBC yang tidak terhubung jaringan dengan Kantor Pusat DJBC dengan terlebih dahulu melakukan setting VPN Dial DJBC).

 

Lampiran 2:

PRESS RELEASE DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG REGISTRASI PPJK
TANJUNG PRIOK, 24 OKTOBER 2007

Sehubungan dengan pemberitaan dalam media massa akhir-akhir ini menyangkut registrasi PPJK, disampaikan penegasan sebagai berikut:

  1. Registrasi PPJK tidak dibatasi hanya sampai dengan 17 Oktober 2007, melainkan berkelanjutan sampai waktu tidak terbatas. Dengan demikian, tidak benar bahwa PPJK yang tidak registrasi sampai 17 Oktober 2007 tidak dapat melakukan registrasi lagi.
  2. Kelambatan kelancaran arus barang keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok sebelum dan sesudah lebaran Idul Fitri tidak ada hubungannya dengan registrasi PPJK. Hal tersebut lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi pengangkutan barang nonkonsumsi (sembako), berkurangnya aktivitas industri dan aktivitas buruh di pelabuhan selama lebaran, dan lain-lain.
  3. Menurut informasi dari pengelola tempat penimbunan di Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 20 Oktober 2007 tidak terjadi kongesti karena YOR saat 85-90%.
  4. PPJK yang telah melakukan registrasi sampai dengan tanggal 17 Oktober 2007 sebanyak 1167, dengan rincian status proses sampai dengan 22 Oktober 2007:
    a. Registrasi diterima : 482
    b. Dalam proses analisa di Kantor Pusat DJBC : 238
    c. Dalam proses penelitian lapangan di Kanwil DJBC : 262
    d. Registrasi ditolak : 185
    Sebagian besar alasan penolakan adalah PPJK tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai prinsip akuntansi Indonesia dan pengisian data tidak benar/lengkap.
    Sedangkan sampai dengan 22 Oktober 2007, PPJK yang melakukan registrasi sebanyak 1192.
  5. Pengguna jasa kepabeanan perlu memahami ketentuan dalam Pasal 29 UU Kepabeanan yang mengatur bahwa pengurusan pemberitahuan pabean dilakukan oleh importir atau eksportir. Dalam hal importir atau eksportir tidak mengetahui atau menguasai ketentuan tatalaksana kepabeanan atau karena satu hal tidak dapat menyelesaikan kewajiban pabean sendiri, importir atau eksportir dapat memberikan kuasa penyelesaian kewajiban pabean kepada PPJK. Artinya, importir atau eksportir seyogianya dapat melakukan pengurusan pemberitahuan pabean sendiri, tidak harus menggantungkan kepada PPJK.