Penerapan Deklarasi Lima Bisa Ungkap Kasus Pajak

Ketua Komite IV DPD RI John Pieris mendesak pemerintah agar menerapkan kebijakan Deklarasi Lima agar tidak ada hambatan dalam pengungkapan kasus-kasus pajak.

Deklarasi Lima adalah kesepakatan APEC yang dicapai di ibukota Peru, Lima pada 2008. Isinya antara lain mengenai langkah-langkah penting untuk stabilisasi sektor keuangan. Menurut John, penerapan deklarasi tersebut bisa mempermudah pemanggilan pejabat perpajakan oleh DPR.

“Ketika DPR memanggil mantan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, Menteri Keuangan melarangnya dan DPR tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, jika Indonesia mengadopsi Deklarasi Lima, DPR bisa melakukannya,” ujar John dalam diskusi di Gedung DPD RI, Jumat (25/12/2011).

Jhon membeberkan, Singapura, Australia dan Selandia Baru telah menerapkan Deklarasi Lima. Selama ini, tuturnya, DPD RI telah mendorong agar Indoensia menerapkan kebijakan itu. Menurut senator asal Maluku itu, borok mafia itu harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.

Ia mendukung niat anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo untuk menggalang kembali Pansus untuk kebocoran keuangan negara. “Dalam pansus ini, mantan-mantan Dirjen Pajak harus dipanggil, Sri Mulyani juga. Jika tidak kita hanya parsial seharunya kompherensif