Bali Cargo, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional menegaskan, importir harus membayar pajak impor dengan benar dan wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara pengamat berpendapat, kekhawatiran masyarakat bahwa film impor akan hilang di bioskop Indonesia terlalu berlebihan.

BP2N dalam keterangan pers hari Senin (21/2) menjelaskan, nilai pabean atau nilai transaksi yang menjadi dasar pengenaan atau penghitungan pajak selama ini tidak pernah ditetapkan sesuai nilai sebenarnya. Film impor selalu dihitung ”pukul rata”, 0,43 dollar AS per meter atau sekitar Rp 10 juta per kopi.

Nilai pabean itu, menurut BP2N, hanya senilai biaya cetak kopi, bukan harga beli film. Nilai ini berlaku untuk semua jenis film yang meledak di pasar dan mendatangkan keuntungan besar maupun tidak.

Padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menggariskan, nilai pabean adalah nilai transaksi yang sebenarnya, yaitu nilai yang dibayar atau akan dibayarkan oleh importir.

BP2N meyakini, jika UU Kepabeanan diterapkan dengan konsekuen pun, total nilai pungutan impor di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan hasil edar film impor di Indonesia.

Praktisi dan pengamat perfilman Rahim Latif berpendapat, Surat Edaran Dirjen Pajak No 3 tanggal 10 Januari 2011 yang memicu keberatan para importir karena adanya pengenaan pajak royalti sebenarnya tidak berlaku untuk semua film impor. Pajak royalti, menurut Rahim, hanya dikenakan pada film yang diimpor anggota Motion Pictures Association (MPA) karena asosiasi produsen utama film di Amerika Serikat ini mengedarkan langsung film mereka di Indonesia.

Bioskop-bioskop di Indonesia saat ini juga menayangkan film impor yang sudah dibeli hak royaltinya oleh importir dan jenis film impor ini tidak dikenai pajak royalti. Namun, pemerintah belum gamblang menjelaskan obyek pajak royalti ini.