Jakarta – Ditjen Bea dan Cukai mengungkapkan selama ini
sumbangan bea masuk film impor terhadap penerimaan negara tidak
signifikan.

“(Untuk) 10 besar saja tidak masuk, mungkin
20 besar juga tidak masuk,” ungkap Direktur Penerimaan dan Peraturan
Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Kushari Supriyanto di
Kantor Pusat Bea Cukai, Rawamangun, Senin (21/2).

Ia menyatakan
langkah Ditjen Bea dan Cukai untuk menerapkan bea masuk royalti film
dikarenakan pemerintah memiliki aturan mengenai nilai pabean dari film
impor.

Sebagai informasi, nilai pabean film impor telah diatur
dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur
ketentuan nilai pabean. Menurutnya, aturan tersebut telah sesuai dengan
WTO Valuation Agreement yang sudah diratifikasi dengan UU nomor 7 Tahun
1994 dan diadopsi pada UU nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi
UU Nomor 17 Tahun 2006 yang berlaku saat ini.

Namun, saat
disinggung mengenai besaran bea masuk film impor, ia mengaku tidak
memegang data yang tepat dan detil. Pasalnya, selama ini pihaknya hanya
bertugas menarik bea masuk film yang di dalamnya terdapat Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPn). “Kami hanya
mengumpulkan saja, kalau data kompilasinya ada di Ditjen Pajak,”
pungkasnya.

Seperti dalam pemberitaan yang tengah marak baru-baru
ini, Motion Picture Associated (MPA) selaku pengimpor film-film Amerika
Serikat telah memutuskan untuk menghentikan impor film dari Hollywood.
Dengan adanya sikap tersebut, bioskop-bioskop yang selama ini
menampilkan film-film yang sebagian besar Box Office kemungkinan besar
tidak lagi mengadakan tayangan film terkait.