SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 917/PJ.53/2003

TENTANG

PPN ATAS JASA FREIGHT FORWARDING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa Nomor tanggal 26 September 2002 hal Menanyakan Jenis Jasa Kena
Pajak dan surat nomor XXX tanggal 31 Oktober 2002 hal Menanyakan Jenis Jasa Kena Pajak, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT. ABC
sering menggunakan jasa angkutan udara ke luar negeri. Pada prakteknya maskapai penerbangan
yang digunakan PT. ABC (Garuda, Thai, Gulf Air, dll) tidak memungut PPN dan PT. ABC sebagai agen
kargo (freight forwarding) juga tidak memungut PPN dari pelanggan PT. ABC.

Sehubungan dengan hal tersebut Saudara menanyakan:
a. Apakah atas jasa angkutan udara ke luar negeri yang digunakan oleh PT. ABC dalam rangka
kegiatan usahanya dikenakan PPN?
b. Meminta penjelasan detail peraturan perpajakannya.
c. Apakah jasa pengiriman barang atau jasa freight forwarding atas pesanan pihak asing dan
dibayar oleh pihak asing tersebut termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai atau tidak?

2. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur antara lain:
a. Pasal 1 angka 6, bahwa Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan
barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan yang
dikenakan Pajak berdasarkan Undang-undang ini.
b. Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
c. Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
d. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan antara lain atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
e. Pasal 4A ayat (3) huruf i, bahwa jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air termasuk
jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
f. Pasal 4A ayat 3 huruf i, bahwa jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai, mengatur:
a. Pasal 5, bahwa kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Jasa
pengiriman atau jasa freight forwarding tidak termasuk jasa yang dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Pasal 5 huruf i, bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
c. Pasal 13, bahwa jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di
sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta. Di dalam memori penjelasannya
dijelaskan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai, sedangkan jasa angkutan udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian
jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena
penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean. Termasuk dalam pengertian jasa
angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.

4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2003, diatur bahwa terdapat kelompok Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Jasa pengiriman atau jasa freight forwarding
tidak termasuk dalam kelompok jasa yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 serta memperhatikan surat
Saudara pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam kasus Saudara adalah jasa yang dilakukan oleh Garuda, Thai, Gulf Air, dan lain-lain
kepada PT. ABC dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean adalah jasa angkutan
udara yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Jasa freight forwarding yang diberikan PT. ABC kepada pihak asing merupakan penyerahan
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa freight forwarding sebagaimana dimaksud
dalam butir b adalah sebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang
diminta oleh PT. ABC kepada pelanggan atau penerima jasa.
d. Apabila di dalam penggantian sebagaimana dimaksud dalam butir c terdapat suatu jumlah
yang ditagih oleh PT. ABC yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya langsung
atas nama pelanggan atau penerima jasa maka jumlah tersebut bukan merupakan
penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, karena dianggap sebagai reimbursment.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN & PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA